KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan lembaganya belum berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek makan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional. Setyo menuturkan KPK tengah menunggu perkembangan di Kejaksaan Agung untuk membuka peluang koordinasi itu.
"Sekarang kami lihat saja perkembangan yang sudah dikawal oleh Kejaksaan Agung, proses penyelidikan dan penyidikan sudah berjalan, gitu ya," ucap Setyo saat ditemui di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Setyo, koordinasi tersebut akan dilakukan apabila Kejaksaan Agung membutuhkan data pengusutan kasus dugaan korupsi MBG. Setyo yakin penyidik di Kejaksaan Agung sudah memiliki data sendiri untuk mengusut kasus korupsi pada salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
"Kecuali dari mereka penyelidiknya membutuhkan, ya pasti ada komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada komunikasi," ujarnya.
Sebelumnya, KPK masih menunggu hasil gelar perkara dalam pengusutan kasus dugaan rasuah program MBG. Hasil tersebut untuk menentukan langkah lanjutan dalam menangani kasus tersebut.
Sebelumnya, Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan lembaganya telah mengusut kasus dugaan korupsi MBG di tahap penyelidikan. Namun, Kejaksaan Agung telah lebih dulu menaikkan kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis ke tahap penyidikan.
"Maka secara ketentuan perundang-undangan itu tidak bisa ada dualisme penyidikan," ucap Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026.
Taufik menjelaskan bahwa KPK tengah menunggu keputusan pimpinan di lembaganya guna menentukan sinergi dengan Kejaksaan Agung. Cara itu penting sebelum KPK memutuskan untuk menaikan status pengusutan kasus dugaan korupsi MBG dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
"Kami akan kembangkan untuk proses penyidikannya, apakah data-data itu nanti diberikan ke pihak kejaksaan, kami akan menunggu nanti hasil gelar perkara, bagaimana yang diputuskan oleh pimpinan seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan penyimpangan program MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN. Jaksa sudah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil BGN yaitu Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Lodewyk Pusung sebagai tersangka.
Di Kejaksaan Agung, kasus ini bermula dari penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program MBG yang berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyidik menduga terjadi praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program tersebut. Dugaan penyimpangan itu menyebabkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan sejumlah pihak.
Dalam perkembangan kasus, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka lain yaitu Asep Yusuf Somantri. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan Asep merupakan orang kepercayaan Sony Sonjaya. Syarief menyebut Asep diminta oleh Sony untuk mencari mitra program MBG.
“Pada hari Sabtu yang lalu, 6 Juni 2026 yaitu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka,” kata Syarief.
Terbaru, jaksa juga menetapkan tersangka satu lagi, yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono, perusahaan penyedia sepeda motor listrik yang dipesan BGN. Selain masalah SPPG, pengadaan sepeda motor listrik BGN juga menjadi materi penyidikan jaksa.
