Bank Dunia atau World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, atau pada Oktober 2026, World Bank memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen terhadap PDB.
Perubahan proyeksi tersebut dipaparkan dalam publikasi East Asia and Pacific (EAP) Economic Update edisi April 2026. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7 persen, karena hambatan dari kenaikan harga minyak dan sentimen penghindaran risiko,” demikian dikutip dari laporan yang dirilis World Bank pada 8 April 2026 tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Angka ini juga lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1 persen. Sedangkan pada 2027, World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal lebih tinggi atau mencapai 5,2 persen. Dalam catatannya, Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ini didukung oleh investasi Danantara dan pelonggaran kebijakan moneter.
Sementara itu, World Bank juga memprediksi pertumbuhan di wilayah Asia Timur dan Pasifik (EAP) melambat pada 2026 karena guncangan eksternal. Pertumbuhan regional diperkirakan melambat menjadi 4,2 persen pada tahun ini dari tahun sebelumnya yang tercatat 5,0 persen. Guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah memperparah dampak negatif dari hambatan perdagangan yang meningkat.
Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia Aaditya Mattoo menyatakan kawasan EAP memiliki ketahanan yang luar biasa. “Namun tantangan saat ini dapat meningkatkan beban ekonomi dan menghambat pertumbuhan produktivitas,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Dampak konflik di Timur Tengah bergantung pada ketergantungan masing-masing negara terhadap impor bahan bakar, kerentanan yang ada, dan fleksibilitas kebijakan ekonomi. Konflik yang berkepanjangan dan semakin intensif dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi dan mengurangi pertumbuhan regional.
Kenaikan harga bahan bakar sebesar 50 persen yang terus berlanjut dapat menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 3-4 persen bagi masyarakat di wilayah ini. Dukungan yang terarah, baik bagi masyarakat berpendapatan rendah dan rentan, maupun usaha kecil dan menengah, dapat membantu masyarakat yang paling membutuhkan tanpa membebani keuangan negara.
