BADAN Gizi Nasional (BGN) mengubah arah pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Di bawah kepemimpinan baru, BGN menyatakan tidak lagi berfokus mengejar target 82 juta penerima manfaat pada tahun ini, melainkan memprioritaskan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan lembaganya tidak akan lagi menjadikan pencapaian target 82 juta penerima manfaat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo itu.
Nanik berujar, jajaran pimpinan baru BGN telah menyampaikan langsung kepada presiden soal mereka ingin mengalihkan fokus dari kuantitas menuju kualitas program. "Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2025 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas," kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia mengatakan perubahan fokus tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran di lingkungan BGN. Karena itu, perluasan jumlah penerima manfaat tidak lagi menjadi ukuran utama keberhasilan program.
"Bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," ujarnya.
Nanik menjelaskan BGN juga akan melakukan penataan ulang penerima manfaat agar anggaran lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengurangi cakupan program di sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih membutuhkan.
"Kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah, ini kan kita alihkan ke 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan)," kata dia.
Menurut Nanik, pendekatan tersebut memungkinkan jumlah penerima manfaat tetap bertambah tanpa harus terus memperluas cakupan secara merata ke seluruh wilayah. Sebaliknya, program akan difokuskan kepada kelompok yang memiliki risiko masalah gizi lebih tinggi. Kelompok yang sangat membutuhkan itu adalah masyarakat di 3T serta kelompok yang disebut sebagai 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Nanik mengatakan keputusan itu diambil setelah BGN berdiskusi dengan para pakar kesehatan anak dan ahli gizi mengenai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. "Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," ujarnya.
Karena itu, BGN mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ikut melayani kelompok 3B. Menurut dia, kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa pekan terakhir. "SPPG harus ada 3B, yakni bumil, busui, balita. Kalau enggak kita suspen. Alhamdulillah hasilnya bagus," kata Nanik.
Nanik menegaskan tujuan akhir program tetap sama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, menurut dia, pencapaian tujuan tersebut tidak harus dilakukan dengan mengejar angka penerima manfaat semata. "Yang penting anggarannya fokus dan intervensinya tepat sasaran," kata Nanik.
