SEJUMLAH anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan catatan kritis perihal penanganan campak yang kasusnya sempat melonjak pada awal 2026. Wakil Ketua Komisi IX DPR Muhammad Yahya Zaini menilai, penyebaran campak yang meluas di beberapa daerah karena rendahnya cakupan vaksinasi dasar lengkap.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti keterlambatan pemerintah dalam memitigasi dan melakukan pemantauan. “Sehingga penyebarannya tidak dapat dikendalikan. Kasusnya lalu meningkat secara tajam di beberapa propinsi,” kata Yahya melalui pesan singkat pada Rabu, 1 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hingga Maret tahun ini, jumlah terduga penderita campak mencapai 21.141 orang, dengan 16.290 kasus di antaranya terkonfirmasi. Kementerian Kesehatan juga menemukan 85 kejadian luar biasa yang terjadi di 47 kabupaten dan kota di 14 provinsi. Salah satunya Jawa Tengah. Pada pekan pertama 2026, sebanyak 2.220 kasus terkonfirmasi dan jumlahnya menurun menjadi 146 kasus pada pekan ke-12.
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyebutkan, penurunan kasus itu tidak lantas mencerminkan kondisi yang sudah aman, lantaran target imunisasi dasar 95 persen belum tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Politikus PDI Perjuangan itu menilai, ledakan kasus pada Januari 2026 merupakan konsekuensi dari lemahnya sistem imunisasi yang gagal membentuk kekebalan kelompok.
Edy merujuk pada data cakupan vaksinasi campak-rubela per September 2022. Cakupan tersebut menunjukkan, secara nasional baru 87,7 persen anak di Indonesia menerima imunisasi. Ia menyebutkan, pada periode 2019–2021 terdapat sekitar 1,7 juta bayi yang tidak memperoleh imunisasi lengkap. “Meningkatnya insidensi campak belakangan ini adalah akibat kelalaian dalam pelaksanaan program vaksinasi yang tidak mencapai target,” kata Edy melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 3 April 2026.
Edy menilai, penanganan reaktif setelah kasus muncul, alih-alih pencegahan aktif di lapangan, merupakan faktor krusial yang melatarbelakangi merebaknya kasus campak di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya percepatan vaksinasi, terutama bagi keluarga dan individu yang memiliki kontak erat dengan penderita, guna memutus rantai penularan.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III itu mendorong pemerintah pusat dan daerah membenahi penanganan campak secara menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan efektivitas imunisasi massal, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan berbasis komunitas. Cara yang bisa dilakukan dengan percepatan pemulihan cakupan imunisasi dasar, penguatan pelaksanaan program bulan imunisasi anak sekolah (BIAS), dan peningkatan deteksi dini di fasilitas layanan kesehatan primer.
Edy juga merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan program edukasi publik guna mengatasi keraguan terhadap vaksin. Menurut Edy, dukungan anggaran dari pemerintah daerah juga bisa memastikan program pencegahan campak berjalan efektif. “Penanganan campak tidak boleh reaktif dan musiman. Harus ada konsistensi kebijakan dan pengawasan. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, potensi kejadian serupa akan terus berulang,” ujar dia.
Yahya Zaini menyerukan hal yang sama, termasuk meminta Kementerian Kesehatan segara menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, rumah sakit khusus untuk penderita campak. Penetapan status KLB juga harus dilakukan di daerah yang penyebarannya sudah tidak terkendali.
Menurut Yahya, Komisi IX DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas penanganan campak. “Pada 20 April, Komisi IX DPR akan menggelar rapat dengan Kementerian Kesehatan termasuk membahas masalah campak,” tutur dia.
