MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih membahas perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi. Ia mengatakan pembahasan tersebut turut melibatkan badan usaha swasta yang mengelola SPBU selain Pertamina.
“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Senin 6 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Meski demikian, Bahlil tak menampik rencana untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi tersebut. Hingga saat ini, ia melanjutkan, pemerintah masih mencari skema penetapan harga yang sesuai dengan kondisi perekonomian.
“Sampai sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Yang jelas pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun non-subsidi,” kata Bahlil.
Rencana kenaikan harga BBM nonsubsidi mencuat di tengah melambungnya harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Sebelumnya, beredar di media sosial tangkapan layar berisi rincian dugaan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Dalam potongan dokumen tersebut disebutkan bahwa harga BBM diperkirakan naik signifikan pada April 2026, seiring lonjakan harga indeks pasar (HIP). Dalam dokumen itu, HIP untuk bensin RON 92 disebut naik sekitar 62,99 persen, sementara gasoil (solar) melonjak hingga 91,30 persen.
Rincian yang beredar juga mencantumkan proyeksi harga sejumlah produk. Pertamax disebut akan naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 17.850 per liter. Pertamax Green 95 diperkirakan naik menjadi Rp 19.150 per liter, dan Pertamax Turbo menjadi Rp 19.450 per liter.
Sementara itu, kenaikan paling besar terjadi pada BBM jenis solar non-subsidi. Pertamina Dex diproyeksikan naik menjadi Rp 23.950 per liter dan Dexlite menjadi Rp 23.650 per liter.
“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron kepada Tempo melalui pesan tertulis, Senin, 30 Maret 2026.
Strategi pemerintah menjaga anggaran tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi adalah membebankan kenaikan biaya penyediaan BBM kepada PT Pertamina (Persero). Menteri Keuangan Purbaya mengatakan Pertamina mampu menanggung beban itu karena memiliki likuiditas yang cukup.
Terlebih pemerintah terus membayar 70 persen kewajiban kompensasi tiap bulan. “Ia mampu karena pembayaran dari pemerintah kan lancar, jadi keuangan Pertamina amat baik. Untuk jangka pendek enggak ada masalah,” tuturnya.
Dalam jangka panjang, Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menetapkan tambahan anggaran sebesar Rp 90-100 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan subsidi bahan bakar, terutama solar dan elpiji 3 kilogram.
Berdasarkan hitungan pemerintah, berbagai strategi penghematan yang akan dijalankan ditargetkan menghemat anggaran sebesar Rp 204,4 triliun. Jumlah itu antara lain dicapai melalui pengalihan anggaran belanja kementerian dan lembaga dari pos nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, dan belanja nonoperasional, ke belanja yang lebih produktif. Upaya ini ditargetkan menghasilkan penghematan Rp 121,2-130,2 triliun.
Praga Utama berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
