MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sampai akhir tahun meskipun harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel. “Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan existing anggaran yang ada,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin, 6 April 2026.
Purbaya bercerita, ketika harga minyak dunia mulai melonjak, Kementerian Keuangan langsung melakukan perhitungan ketahanan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap kenaikan harga energi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ia mengatakan dengan asumsi perhitungan harga minyak mencapai US$ 100 per barel, pemerintah masih bisa menjaga defisit APBN di bawah 3 persen. “Dan dengan exercise tertentu, anggaran bisa kita tekan masih di 2,92 persen dari PDB (produk domestik bruto),” tuturnya.
Ia kemudian menyinggung bantalan fiskal saat ini yakni saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun untuk menghadapi ketidakpastian global seperti kenaikan harga minyak dunia. “Kalau harga minyak 150 gimana? Kita kan masih punya SAL Rp 420 triliun. Jadi bantalan kita ada banyak,” kata dia. Purbaya berencana berdiskusi dengan Komisi XI DPR terkait dengan pengelolaan dana SAL tersebut.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih membahas perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi.
Ia mengatakan pembahasan tersebut turut melibatkan badan usaha swasta yang mengelola SPBU selain Pertamina. “Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Senin 6 April 2026.
Meski demikian, Bahlil tak menampik rencana untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi tersebut. Hingga saat ini, ia melanjutkan, pemerintah masih mencari skema penetapan harga yang sesuai dengan kondisi perekonomian.
“Sampai sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Yang jelas pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun nonsubsidi,” kata Bahlil.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
